Jambidalamberita.id, BANGKO – Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Merangin tidak hanya bertumpu pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Merangin kini mendorong keterlibatan aktif sektor swasta, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mempercepat pengentasan kemiskinan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu penekanan penting yang disampaikan Bupati Merangin, M. Syukur, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar di Aula Depati Payung Bappeda Merangin, Kamis (18/6). Sambutan tertulis Bupati dibacakan oleh Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni.
Menurut Bupati, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam membiayai seluruh program jaminan sosial secara bersamaan. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat lagi dipahami hanya berdasarkan rendahnya pendapatan masyarakat. Persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, mulai dari aspek sosial, budaya, kondisi geografis, hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Mengingat kemampuan anggaran daerah yang terbatas, keterlibatan pihak swasta menjadi sangat potensial. Kami instruksikan agar kontribusi melalui Forum CSR, Baznas, dan lembaga lainnya lebih difokuskan pada isu strategis daerah, khususnya dalam menghapus kemiskinan,” ujar Zulhifni saat membacakan sambutan Bupati.
Selain memperkuat dukungan dari pihak eksternal, Pemkab Merangin juga terus melakukan sinkronisasi dengan berbagai program jaminan sosial milik Pemerintah Provinsi Jambi. Sejumlah program unggulan seperti Dumisake, Basuko Tangan, dan Kartu Mantap akan diintegrasikan secara sistematis ke dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat efektivitas program bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja daerah dalam penanganan kemiskinan. Bahkan, model integrasi program yang dilakukan Merangin diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Melalui forum koordinasi itu, Bupati M. Syukur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama. Dengan kolaborasi yang solid, program intervensi pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Merangin.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Merangin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BPS, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Merangin.