Jambidalamberita.id, Kabupaten Tebo – Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (
Disprindagkop) Kabupaten Tebo akhirnya angkat bicara soal polemik harga elpiji subsidi 3 kilogram yang dijual melebihi
Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Tebo Tengah.
Kepala
Disprindagkop Tebo, Mardiansyah, menegaskan pihaknya telah memanggil sejumlah agen elpiji untuk dimintai klarifikasi.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Setelah turun langsung ke lapangan, memang ditemukan harga di tingkat pengecer yang jauh dari ketentuan,” ujarnya, Minggu (25/1).
Ia menyebut, setidaknya lima agen LPG telah dipanggil pertengahan Januari lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memberikan peringatan tegas agar agen memperketat pengawasan terhadap pangkalan di bawah tanggung jawab mereka.
“Agen tidak boleh lepas tangan. Mereka wajib memastikan pangkalan menjual sesuai HET, bukan seenaknya,” kata Mardiansyah.
Pemkab Tebo sendiri telah menetapkan
HET LPG 3 Kg berdasarkan wilayah. Untuk kawasan dalam kota, harga dipatok Rp19 ribu per tabung, sementara wilayah yang jauh dari pusat keramaian maksimal Rp20 ribu.
“Kalau masih ada pangkalan yang menjual di atas HET, kami tidak akan ragu melakukan penindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Dari sisi pasokan,
Disprindagkop memastikan alokasi gas subsidi sebenarnya mencukupi. Sepanjang 2025, realisasi distribusi mencapai lebih dari 4,6 juta tabung. Sementara pada 2026, usulan tambahan pasokan mencapai 3,9 juta tabung.
Namun di lapangan, kondisi berbeda dirasakan pedagang kecil. Riza, pedagang di Kecamatan Tebo Tengah, mengaku kesulitan mendapatkan gas melon di pangkalan.
“Di pangkalan sering kosong. Kalau beli di warung bisa sampai Rp35 ribu. Mau tidak mau, yang penting usaha jalan,” keluhnya.
Ia berharap pemerintah segera menemukan solusi konkret agar persoalan LPG subsidi tidak terus berulang.
“Kalau gas langka terus, kami pedagang kecil yang paling terdampak,” ujarnya. (*)