JAMBIDALAMBERITA.ID, JAMBI – Dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dirasakan masyarakat Kota Jambi. Kondisi tersebut mendorong Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya berhenti pada rapat maupun apel seremonial.
Kemas Faried hadir langsung dalam Apel Kesiapsiagaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 yang digelar di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis (27/8/2026).
Kehadiran Ketua DPRD Kota Jambi itu menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi dalam menghadapi ancaman kekeringan, keterbatasan air bersih, karhutla hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Apel tersebut digelar setelah Pemerintah Kota Jambi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026. Kesiapsiagaan pemerintah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih, sekaligus mengantisipasi meningkatnya risiko karhutla dan memburuknya kualitas udara.
Menurut Kemas, apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial. Kesiapan personel, armada dan peralatan harus dibuktikan melalui respons cepat ketika masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi dan seluruh jajaran yang telah mempersiapkan langkah mitigasi. Namun, kita harus memastikan kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada apel, tetapi benar-benar hadir saat masyarakat membutuhkan,” ujar Kemas Faried.
Kemas Minta Distribusi Air Bersih Jangan Menunggu KrisisKemas menilai dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan minimnya curah hujan. Persoalan yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah ketika kebutuhan dasar berupa air bersih mulai sulit diperoleh.
Karena itu, ia mendorong BPBD Kota Jambi bersama perangkat daerah dan seluruh stakeholder memastikan armada pendistribusian air bersih selalu dalam kondisi siap bergerak.
“Saya mendorong BPBD Kota Jambi untuk memastikan armada dan distribusi air bersih siap bergerak cepat, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami krisis air,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah menerapkan pola penanganan secara proaktif. Jangan sampai masyarakat mengalami krisis air terlebih dahulu baru pemerintah turun tangan.
Pemerintah Kota Jambi telah menyiagakan 21 unit mobil tangki, terdiri dari 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, empat unit Perumdam Tirta Mayang dan dua unit dukungan TNI.