JAMBIDALAMBERITA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi terpilihnya kembali Saiful Rowandi, S.Pd.I., M.H. sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi periode 2026–2031.
Ia menilai Ombudsman memiliki peran penting dalam mengingatkan dan mengawasi pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik sesuai ketentuan.
Apresiasi tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 2 November 2026.
Menurut Al Haris, terpilihnya kembali Saiful Rowandi merupakan hal yang wajar mengingat kinerja dan koordinasi yang telah dibangun selama memimpin Ombudsman Jambi.
“Selama beliau menjabat, selain tegas kepada OPD-OPD kami, beliau juga melakukan pembinaan. Koordinasinya bagus. Walaupun di Kerinci kampung beliau, tanya Pak Wakil pun beliau tetap tegas,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, keberadaan Ombudsman bukan untuk mempersulit pemerintah, melainkan menjadi mitra pengawasan yang membantu memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Ombudsman itu hadir untuk membantu kita. Kalau kita lengah, beliau ingatkan. Kalau kita bengkok, dia luruskan. Kalau kita lupa, dia sampaikan. Makanya ini penting,” katanya.
Al Haris juga menyoroti budaya kerja sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih bergantung pada kehadiran pimpinan. Menurutnya, kinerja aparatur seharusnya tetap maksimal meskipun tidak sedang diawasi langsung oleh atasan.
Ia mencontohkan kondisi ketika pimpinan melakukan kunjungan lapangan. Aktivitas pelayanan dan pekerjaan terlihat meningkat saat pimpinan hadir, tetapi kembali menurun setelah pimpinan meninggalkan lokasi.
“Masih ada ASN kita yang kalau ada bos kerjanya luar biasa, kalau bos tidak ada kerjanya tidak luar biasa. Oleh karena itu, perlu memang Ombudsman hadir mengawal kerja-kerja kita supaya berhasil mencapai tujuan,” tegasnya.
Selain pengawasan internal, Al Haris menilai keterbukaan dan akuntabilitas semakin penting karena masyarakat kini semakin kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah perlu membiasakan diri bekerja secara transparan dan memastikan setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.