Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 mencapai 67,44 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,68 persen dari 5,03 persen pada tahun sebelumnya.
Adapun tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 8,74 persen. Menurut Al Haris, angka tersebut masih memerlukan intervensi dan kerja sama berbagai pihak agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Capaian tersebut patut kita syukuri dan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi Sarolangun sebagai wilayah transit dan penghubung antardaerah perlu dioptimalkan melalui peningkatan konektivitas, investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan daerah.
Karhutla Masih Menjadi Tantangan
Selain pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, Al Haris juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kabupaten Sarolangun, khususnya di Kecamatan Air Hitam.
Ia mengakui, penanganan karhutla menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah karena harus menghadapi persoalan di lapangan sekaligus memenuhi harapan masyarakat.
Al Haris menjelaskan, praktik pembakaran lahan untuk membuka kebun telah berlangsung sejak lama. Namun, kondisi lingkungan yang berbeda dibandingkan masa lalu membuat dampaknya kini semakin terasa, terutama karena asap kebakaran dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jambi, kata dia, terus mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemadaman melalui Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk bupati dan wali kota di Provinsi Jambi, untuk memperkuat koordinasi dan berperan aktif dalam mencegah serta menangani karhutla di wilayah masing-masing.
Al Haris juga mengingatkan bahwa peringatan hari jadi kali ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Efisiensi harus kita maknai sebagai upaya memperkuat prioritas dan memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.