Jambidalamberita.id, BATANG HARI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Batang Hari bersama Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sungai Buluh terkait aktivitas PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) yang merupakan bagian dari Wings Group berlangsung panas, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD, perwakilan Polres Batang Hari, staf ahli bupati, TIMDU Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, serta pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat.
Alih-alih menghasilkan kesimpulan yang memuaskan, forum tersebut justru memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja TIMDU.
Tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan itu dinilai terlalu berpihak kepada perusahaan setelah menyatakan seluruh aktivitas operasional PT JDR berjalan sesuai aturan dan menilai berbagai laporan masyarakat tidak terbukti.
Situasi semakin memanas ketika anggota Komisi II DPRD Batang Hari, H. Sudarto Hendro, mempertanyakan mekanisme pembentukan TIMDU.
Pertanyaan tersebut memicu diskusi panjang mengenai independensi tim dalam menangani persoalan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Boy selaku perwakilan Masyarakat Peduli Sungai Buluh mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya dialami para pekerja lokal di perusahaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan perusahaan, melainkan menuntut perlindungan hak-hak pekerja.
Menurutnya, banyak karyawan mengalami pemotongan gaji dengan nilai yang cukup besar tanpa penjelasan yang transparan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan adanya tekanan psikologis, ancaman hingga pemutusan hubungan kerja yang dianggap dilakukan secara sepihak.
“Orang tua harus melihat anak-anak mereka bekerja keras, tetapi haknya justru berkurang. Ketika ada yang berani menyampaikan keluhan, ancaman pemecatan langsung muncul. Ini yang menjadi keresahan masyarakat,” ujar Boy dalam forum.
Kritik terhadap TIMDU juga disampaikan anggota DPRD Batang Hari dari Fraksi PPP, Amin Hudori. Ia menilai tim yang dibentuk sebelumnya tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan perlu dievaluasi.
Menurut Amin, DPRD perlu melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar memperoleh gambaran yang objektif terkait kondisi sebenarnya di PT JDR.