Ia juga meminta agar masyarakat dan TIMDU ikut dilibatkan dalam kunjungan tersebut.
“DPRD harus turun langsung ke lokasi. Kita perlu melihat fakta di lapangan sebelum mengambil kesimpulan. Semua pihak harus hadir agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan berimbang,” tegasnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, pimpinan rapat Muhammad Firdaus memutuskan menunda pembahasan lebih lanjut. DPRD Batang Hari berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional PT JDR sebelum melanjutkan RDP pada agenda berikutnya.
Bagi masyarakat Sungai Buluh, keputusan tersebut menjadi langkah awal dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Mereka berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dapat bersikap objektif serta menindaklanjuti berbagai keluhan yang telah disampaikan.
Boy menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal proses tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian atas hak-hak pekerja.
“Kami tidak menolak perusahaan mencari keuntungan. Yang kami harapkan adalah perusahaan berjalan sesuai aturan dan menghormati hak-hak masyarakat serta pekerja. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai ada keadilan,” pungkasnya.