Fadhil menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dalam perjalanan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari 2025–2029.
Menurutnya, forum ini harus menjadi landasan kokoh untuk membangun Batang Hari secara berkelanjutan, sekaligus memastikan sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan program prioritas nasional.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Batang Hari tetap berpedoman pada lima misi utama daerah, yakni penguatan ekonomi berbasis pertanian dan agrowisata, penguatan nilai keagamaan dan gotong royong, penciptaan ruang kota yang nyaman dan aman, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, serta pembangunan birokrasi yang harmonis dan sinergis hingga ke tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadhil turut memaparkan sejumlah capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Batang Hari sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,42 persen pada 2024 menjadi 5,21 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,12 menjadi 73,94. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,63 persen menjadi 8,27 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,49 persen menjadi 4,21 persen.
Tak hanya itu, capaian di sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan signifikan. Angka literasi meningkat dari 61,79 menjadi 67,02, sedangkan angka numerasi naik dari 54,44 menjadi 63,18.
“Alhamdulillah, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen, termasuk dukungan DPRD yang terus mengawal kebijakan pembangunan daerah,” ujar Fadhil.
Di akhir sambutannya, Bupati Batang Hari secara resmi membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.
“Dengan memohon ridho dan rahmat Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Batang Hari tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD ini diharapkan menjadi wadah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menyusun pembangunan yang inklusif, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Batang Hari menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera.