JAMBIDALAMBERITA.ID, BATANG HARI – Pemerintah Kabupaten Batang Hari menghadirkan layanan keimigrasian melalui Beranda Imigrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang Hari. Kehadiran layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan keimigrasian.
Peluncuran Beranda Imigrasi ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Aprianto, Selasa (13/10/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kecil Kantor Bupati Batang Hari.
Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batang Hari, Kepala Diskominfo Batang Hari H. Amir Hamzah, S.E., M.Si., jajaran Kanwil Imigrasi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Fadhil Arief menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Hadirnya Beranda Imigrasi diharapkan dapat mempermudah akses layanan keimigrasian bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Petrus Teguh Aprianto menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran imigrasi dapat berjalan optimal sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keimigrasian.
“Semoga kerja sama ini terjalin erat, mempermudah akses layanan keimigrasian, dan kita tetap solid. Menuju Batang Hari Super Tangguh, semua kemajuan dan kecanggihan zaman harus kita pahami dan jalani bersama,” ungkapnya.
Kehadiran Beranda Imigrasi di MPP Batang Hari menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi keimigrasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan layanan yang tersedia di MPP, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan keimigrasian secara lebih mudah dan efisien tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor imigrasi.
Langkah ini sekaligus mendukung pengembangan pelayanan terpadu agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dalam satu lokasi.