JAMBIDALAMBERITA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris meminta manajemen RSUD Raden Mattaher Jambi meningkatkan mutu pelayanan, membenahi tata kelola, serta melengkapi fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan akreditasi Paripurna sekaligus memperkuat peran rumah sakit sebagai pusat rujukan bagi masyarakat Jambi dan provinsi tetangga.
Permintaan itu disampaikan Al Haris saat menghadiri penilaian akreditasi rumah sakit oleh tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di ruang Diklat RSUD Raden Mattaher Jambi, Selasa (13/10/2026).
Al Haris mengatakan, penilaian akreditasi yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga tahun menjadi salah satu instrumen untuk memastikan standar pelayanan, sarana, dan fasilitas kesehatan tetap terjaga.
“Penilaian akreditasi ini rutin dilakukan setiap tiga tahun untuk memastikan standar pelayanan, kelengkapan sarana, dan fasilitas kesehatan tetap terjaga. Jika standarnya turun, mutu pelayanan ikut turun. Kita berharap pembenahan yang konsisten dapat mempertahankan status akreditasi Paripurna,” ujar Al Haris.
Menurutnya, RSUD Raden Mattaher memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus rumah sakit pengampu di Provinsi Jambi. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus didukung tata kelola yang baik, data operasional yang akurat, serta kesiapan sarana dan prasarana.
Ia juga menilai konektivitas jalan tol di Pulau Sumatera membuka peluang bagi RSUD Raden Mattaher untuk melayani lebih banyak pasien dari provinsi tetangga. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kelengkapan fasilitas, pemanfaatan teknologi medis, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
“Jika sarana dan prasarana RSUD Raden Mattaher terus kita lengkapi dengan teknologi canggih, serta kemampuan SDM kesehatannya terus ditingkatkan, maka masyarakat dari provinsi tetangga yang secara jarak lebih dekat ke Jambi akan memilih berobat ke rumah sakit kita,” katanya.
Al Haris juga berharap masyarakat Jambi tidak perlu mencari layanan kesehatan ke luar daerah maupun luar negeri karena keterbatasan fasilitas atau kualitas pelayanan di daerah sendiri.
Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta direksi, kepala bidang, hingga petugas pelayanan melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pimpinan rumah sakit juga diminta turun langsung memantau pelayanan guna memastikan proses penanganan pasien berjalan lancar dan data operasional sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pelayanan di rumah sakit memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan instansi publik lainnya. Pasien datang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan cepat serta pasti,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan rumah sakit tidak cukup diukur dari pencapaian administratif atau predikat akreditasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh pasien.
“Intinya bukan hanya mempertahankan predikat Paripurna di atas kertas, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya.