Jambidalamberita.id, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi yang baru, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Prosesi pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026).
Acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, jajaran BPKP Provinsi Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya membangun sinergi dan komitmen bersama dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap anggaran yang masuk ke daerah harus dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Al Haris menyebut posisi Kepala BPKP saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan. BPKP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan audit, tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan kajian, analisis, serta rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan BPKP sangat penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai sasaran, efektif, efisien, dan terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara.
"Kita perlu merapatkan barisan untuk mengawal program pemerintah pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk ke Jambi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawalnya," ujar Al Haris.
Menurutnya, kontribusi BPKP tidak hanya sebatas melakukan pengawasan ketika muncul persoalan, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan mengevaluasi berbagai kebijakan strategis sebelum diterapkan di lapangan.
Al Haris mengungkapkan bahwa dirinya kerap meminta BPKP melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil analisis dan rekomendasi dari BPKP menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.
"Sering kali saya meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan dapat diterapkan di daerah. Hasil kajian, penilaian, dan analisis dari BPKP menjadi dasar bagi saya dalam menentukan langkah dan mengambil keputusan," katanya.
Gubernur juga meminta pemerintah daerah bersama BPKP untuk bergerak cepat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.
"Kita harus segera mengambil tindakan jika ada indikasi penyimpangan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Silakan lakukan audit secara cepat apabila terdapat informasi dari media atau laporan lainnya, sehingga bisa segera dibenahi," tegasnya.