Jambidalamberita.id, Jambi — Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, resmi membuka kegiatan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun 2026, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di BKPSDM Kota Jambi tersebut diikuti sebanyak 1.040 peserta, yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Program ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Diza menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pembenahan terus kami lakukan, mulai dari administrasi, pengelolaan keuangan hingga digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Orientasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 23 Juli 2026 dan dibagi ke dalam 26 angkatan, masing-masing diikuti 40 peserta. Melalui kegiatan ini, para PPPK diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta memahami tugas dan fungsi sebagai aparatur negara.
Diza juga menekankan bahwa meskipun sebagian PPPK telah memiliki pengalaman kerja, orientasi tetap penting untuk memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai dasar ASN serta etika dalam menjalankan tugas.
“Ini menjadi bekal penting agar ASN, termasuk PPPK, dapat bekerja secara profesional dan berintegritas,” tegasnya.
Selain itu, ia turut menyoroti peluang karier PPPK yang semakin terbuka seiring meningkatnya jumlah PNS yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang bagi PPPK untuk berkembang dan menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Dalam kegiatan ini, peserta juga didorong untuk menginternalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Sementara itu, pihak penyelenggara menyebutkan bahwa orientasi akan dilakukan secara bertahap bagi PPPK lainnya. Di akhir program, seluruh peserta akan menjalani evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek akademik, sikap, serta pemahaman etika pemerintahan.