Jambidalamberita.id, BANGKO — Bupati Merangin, M. Syukur, meradang saat memimpin rapat pembahasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Ruang Rapat Kolonel H. M. Syukur, Kantor Bupati Merangin, Kamis (04/06).
Orang nomor satu di Kabupaten Merangin ini berang lantaran mayoritas pimpinan perusahaan kelapa sawit yang diundang kompak mangkir dan hanya mengirimkan perwakilan yang dianggap tidak bisa mengambil keputusan.
Kekesalan Bupati memuncak saat melakukan absensi satu per satu terhadap perusahaan yang hadir, mulai dari PT Sari Aditya Loka, PT KDA, PT Agrindo Indah Persada, PT Sumber Guna Nabati, PT Agrowijaya Lestari Industri, PT KMB hingga PT Kurnia Palma Agung Lestari, Bupati M. Syukur hanya mendapati perwakilan dari perusahaan, bukan top manajer.
"Ini yang mewakili, manajer-manajernya ke mana ya? Kita ini kan antara pemerintah dengan perusahaan harus membangun kemitraan yang baik. Jadi kalau perusahaan tidak mengindahkan undangan pemerintah, saya pikir ini preseden buruk untuk kita ke depan," ujar M. Syukur dengan nada kecewa sebelum membuka rapat.
Bupati menegaskan, kehadiran top manager sangat krusial dalam rapat ini karena agenda yang dibahas menyangkut masalah harga TBS di tingkat bawah yang sangat sensitif bagi masyarakat. Ia khawatir, perwakilan yang diutus tidak akan mampu memberikan jawaban atau keputusan yang konkret.
"Saya berharap ke depan, dalam mengambil keputusan yang bisa menjawab itu, kalau bisa top manager-nya harus hadir. Kalau Humas-nya hadir silakan, tapi harus ada salah satu manajer. Jangan sekadar jawaban yang kita tidak tahu," tegasnya.
M. Syukur mengingatkan agar pihak korporasi tidak memandang remeh peran pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa menjaga stabilitas politik dan sosial di Merangin adalah tanggung jawabnya.
Jika kebijakan harga dari perusahaan memicu gejolak di tengah masyarakat, pemerintah daerah yang harus menanggung dampaknya.
"Tugas saya sebagai Bupati tentu juga mengamankan investasi yang Bapak-Bapak buat. Jangan seolah-olah nanti bilang 'kami enggak ada hubungannya dengan Bupati'. Jangan bilang enggak ada hubungan, Pak. Wilayah ini tanggung jawab saya. Mau ada izin atau tidak izin dari Kabupaten, wilayahnya tetap di Merangin," pungkas Bupati.
Bupati M. Syukur meminta para perwakilan yang hadir untuk menyampaikan pesan kepada jajaran manajemen mereka agar ke depan bisa saling menghormati.
Usai memberikan teguran keras, Bupati langsung meminta setiap perwakilan perusahaan memaparkan kendala terkait perbedaan harga TBS di lapangan dengan ketetapan Dinas Perkebunan (Disbun).