Jambidalamberita.id, JAKARTA – Penanganan kawasan kumuh tak lagi cukup hanya memperbaiki bangunan fisik. Maruarar Sirait menegaskan, pembenahan harus dibarengi penguatan ekonomi warga agar kawasan yang sudah ditata tidak kembali kumuh dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akrab disapa Ara itu menilai, selama ini banyak program perbaikan kawasan kumuh hanya menyentuh aspek infrastruktur. Akibatnya, tanpa peningkatan pendapatan keluarga, kondisi lingkungan berpotensi kembali memburuk.
“Rumahnya diperbaiki, tapi kalau ekonominya tidak diperkuat, dalam tiga sampai empat tahun bisa kumuh lagi. Ke depan harus terpadu,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Jambi dan Sulteng Jadi Fokus
Kementerian PKP berencana mengombinasikan program penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah dengan pendekatan komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan prioritas yang memenuhi syarat untuk ditangani secara terpadu.
Program tersebut akan terintegrasi dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta dukungan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi melalui:
PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga membuka akses permodalan dan penguatan usaha masyarakat berpenghasilan rendah.
Kuota Terbatas, Harus Berbasis Data
Ara juga mengungkapkan tingginya minat masyarakat terhadap program BSPS. Dari sekitar empat juta pengajuan, kuota yang tersedia hanya 400 ribu unit. Karena itu, penyaluran bantuan kini dilakukan berbasis data, mempertimbangkan persentase kemiskinan dan tingkat kesenjangan agar lebih adil dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jambi dan Gubernur Sulawesi Tengah, disepakati bahwa penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial. Perbaikan rumah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.