Jambidalamberita.id, Jambi - Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jambi melakukan investigasi terhadap peristiwa 45 siswa diduga keracunan makanan yang disajikan SPPG Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses investigasi, Satgas memastikan operasional dapur akan dihentikan sementara waktu, sampai menunggu hasil pendalaman yang sedang dilakukan tim, kata Sekretaris Satgas MBG Provinsi Jambi Johansyah di Jambi, Jumat.
"Operasional dapur dihentikan sementara waktu untuk kelancaran investigasi," tegasnya.
Ia menjelaskan, dugaan kejadian luar biasa di SPPG Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (30/1) siang.
Saat ini, sampel makanan yang mengakibatkan puluhan siswa keracunan itu, telah dibawa ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muaro Jambi, guna dilakukan pemeriksaan.
"Setelah ada hasil pemeriksaan, selanjutnya operasional dapur akan dievaluasi kembali. Kini diberhentikan sementara sampai hasil investigasi dinyatakan aman," terang dia.
Peristiwa diduga keracunan makanan itu menimpa puluhan siswa dari tingkat kelompok bermain, hingga sekolah lanjutan atas (SMA/SMK) di Kecamatan Sekernan. Puluhan siswa tersebut mendapat penanganan dari tim medis.
Salah seorang petugas kesehatan RSUD Ahmad Ripin, Edwin di ruang IGD membenarkan bahwa melakukan perawatan puluhan siswa keracunan.
“Untuk pastinya apa penyebab puluhan pelajar di Sekernan ini, akan ditindaklanjuti oleh tim yang berkompeten, sedangkan kami tenaga medis hanya memberikan pertolongan dan merawat mereka saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno memastikan seluruh biaya rumah sakit terhadap 96 pelajar KB/TK, SD, SMP dan SMA sederajat yang jadi korban keracunan massal diduga akibat makan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya ditanggung pemerintah daerah.
"Kesehatan anak-anak jadi prioritas utama kami saat in dan untuk sementara biaya pengobatan akan diberikan secara gratis kepada seluruh korban,” kata Bambang Bayu Suseno, di Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat.
Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan ditanggung pemerintah daerah. Langkah ini diambil setelah puluhan murid, sebagian besar anak-anak, dilaporkan terdampak.