JAMBIDALAMBERITA.ID, JAMBI – Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Jambi turut menyasar belanja perjalanan dinas dan sejumlah fasilitas penunjang kegiatan pemerintahan.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, mengatakan langkah penghematan tersebut juga telah diterapkan di lingkungan DPRD. Bahkan, menurutnya, efisiensi di lembaga legislatif sudah dilakukan lebih awal sebelum kebijakan serupa diperluas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Hafiz menyebut sejumlah pos belanja DPRD telah mengalami efisiensi, di antaranya belanja makan dan minum, perjalanan dinas atau SPPD, serta tunjangan transportasi.
“Dewan sudah diefisiensi dari awal-awal malah. Baik dari makan-minum, baik dari SPPD, baik dari tunjangan transportasi yang sempat dikoreksi, kita sudah lebih awal malah meng-efisiensi,” kata Hafiz.
Ia juga mendukung langkah Pemprov Jambi melakukan efisiensi perjalanan dinas. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Mendukunglah. Mendukung karena itu bentuk efisiensi kita dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.
Hafiz menjelaskan, efisiensi perjalanan dinas tidak hanya diterapkan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan tersebut diberlakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap DPRD Provinsi Jambi.
Meski demikian, Hafiz mengaku belum mengetahui secara pasti total persentase anggaran yang berhasil dihemat di lingkungan DPRD.
“Kalau saya persentasenya agak kurang tahu. Kalau transportasi itu sebesar Rp5 jutaan, kalau efisiensi perjalanan dinas itu dipukul rata dari setiap OPD dan juga DPRD,” jelasnya.
Menurut Hafiz, efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan pengurangan perjalanan dinas, tetapi juga menyentuh sejumlah komponen belanja pendukung kegiatan lembaga.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan lantaran ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jambi masih terbatas. Karena itu, anggaran yang dapat ditekan diharapkan bisa dialihkan untuk program maupun sektor yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
“Ya karena masih sempit ruang fiskal, masih sempit ruang fiskal dan kita coba untuk mengalihkan ke sektor-sektor yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.