JAMBIDALAMBERITA.ID , JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris membuka pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kamis (30/7/2026), di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan bahwa evaluasi SAKIP merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas," ujar Al Haris.
Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus mengawal kinerja secara berkelanjutan. Menurutnya, dokumen perencanaan yang baik harus dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran dan perbaikan kinerja agar nilai akuntabilitas tidak mengalami penurunan.
Al Haris juga mengapresiasi peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jambi yang terus menunjukkan tren positif, yakni dari 64,08 pada 2021 menjadi 69,49 pada 2025.
Selain itu, Gubernur memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Provinsi Jambi tahun 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6 persen, tingkat kemiskinan 6,6 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,13, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,08 persen, serta pendapatan per kapita mencapai Rp92,79 juta.
Meski demikian, Al Haris menilai laju peningkatan nilai SAKIP mulai melambat sehingga diperlukan penguatan pengawasan terhadap program prioritas serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan AKIP tidak hanya diukur dari nilai evaluasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Plt Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB, Mita Hermawan, mengatakan Provinsi Jambi kini menjadi wilayah binaan ASDEB Wilayah III.
Menurutnya, tim evaluator akan menilai implementasi SAKIP mulai dari keselarasan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi di sekitar 20 perangkat daerah sebagai sampel.
Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi SAKIP, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi.