Jambidalamberita.id, JAMBI – Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akhirnya angkat bicara terkait beredarnya informasi dugaan keterlibatan seorang oknum dosen berinisial DK dalam peristiwa yang menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Melalui siaran pers resmi tertanggal 2 Mei 2026, pihak kampus menegaskan bahwa seluruh sivitas akademika wajib menjunjung tinggi kode etik, disiplin, serta norma kelembagaan yang berlaku. Dugaan pelanggaran yang menyeret nama salah satu tenaga pengajar tersebut dinilai sebagai hal yang serius dan tidak dapat ditoleransi jika terbukti benar.
Rektor UIN STS Jambi, Kasful Anwar, menyampaikan bahwa pihak kampus sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia memastikan institusi tidak akan tinggal diam dan langsung mengambil langkah cepat guna menjaga integritas serta marwah kampus.
Sebagai bentuk respons awal, pihak universitas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan. Kebijakan ini diambil untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif sekaligus menjaga kondusivitas lingkungan akademik.
Selain itu, rektor juga memerintahkan dilakukannya pemeriksaan etik secara menyeluruh untuk mengungkap fakta sebenarnya. Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan kampus.
Tidak hanya itu, oknum dosen tersebut juga untuk sementara waktu dihentikan dari berbagai aktivitas yang mewakili institusi, baik di dalam maupun di luar kampus. Aktivitas akademik seperti mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pun turut dihentikan hingga proses klarifikasi selesai dilakukan.
Pihak UIN STS Jambi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang muncul akibat beredarnya informasi tersebut. Meski demikian, kampus menegaskan bahwa tindakan personal individu tidak mencerminkan nilai dan komitmen institusi secara keseluruhan.
Saat ini, proses penelusuran dan verifikasi internal masih berlangsung guna memperoleh informasi yang akurat, utuh, dan berimbang. Pihak kampus juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, agar situasi tidak semakin keruh.