Jambidalamberita.id, JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara terbuka meminta agar dilakukan evaluasi terhadap pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Jambi. Permintaan tersebut disampaikan saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Aula Griya Mayang, Kota Jambi, Senin (16/3/2026).
Dalam forum tersebut, Kemas Faried menilai kinerja Bapperinda dalam menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah masih belum berjalan konsisten. Salah satu sorotan utamanya adalah persoalan penjadwalan pembahasan usulan program pembangunan yang kerap terlambat disampaikan kepada DPRD.
Menurutnya, keterlambatan informasi tersebut membuat DPRD memiliki waktu yang sangat terbatas untuk membahas berbagai usulan program secara mendalam. Ia bahkan mengaku sering berada dalam posisi yang kurang nyaman di hadapan anggota DPRD karena kondisi tersebut.
“Kami di DPRD memberikan masukan. Bappeda yang sekarang menjadi Bapperinda ini menurut saya belum konsisten. Pimpinannya perlu dievaluasi,” ujar Kemas Faried di hadapan peserta Musrenbang.
Ia menjelaskan, keterlambatan jadwal pengusulan program kerap terjadi sehingga proses pembahasan tidak berjalan maksimal. Akibatnya, ia merasa seolah-olah berada dalam posisi yang kurang tepat di hadapan anggota DPRD.
“Penjadwalan pengusulan sering terlambat. Akibatnya saya di depan anggota DPRD terkesan seperti ‘main mata’ dengan Bappeda. Seharusnya tidak begitu. Informasi itu harus disampaikan jauh-jauh hari agar pembahasan bisa lebih berkualitas,” tegasnya.
Kemas Faried juga mencontohkan bahwa dalam beberapa kesempatan, DPRD hanya diberikan waktu sekitar tiga hingga empat hari untuk membahas usulan program pembangunan.
Menurutnya, waktu yang sangat singkat tersebut tentu tidak cukup untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif terhadap berbagai program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah.
“Kadang hanya tiga sampai empat hari dibahas. Dengan waktu yang sangat singkat tentu kualitas pembahasan tidak optimal,” katanya.
Selain persoalan waktu pembahasan, ia juga menyoroti banyaknya perhatian serta masukan dari DPRD yang tidak diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Padahal, lanjutnya, berbagai masukan yang disampaikan DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
“Sering kali atensi dari DPRD ini tidak diakomodir. Padahal kami membawa aspirasi masyarakat,” ujarnya.