Jambidalamberita.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jambi terus mempercepat langkah untuk mengejar pemerataan akses teknologi dan menutup kesenjangan digital. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi strategis yang dipimpin langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, bersama perwakilan delapan Diskominfo kabupaten dan kota se-Jambi ke Kementerian Komunikasi dan Digital RI di Jakarta.
Langkah proaktif ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program digital daerah dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam transformasi digital nasional, bukan sekadar mengikuti arus.
Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Ariansyah memaparkan peta jalan digital Jambi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap target nasional kecepatan internet mobile dan fixed broadband hingga 100 Mbps pada 2029.
Menurutnya, capaian cakupan jaringan 4G di Jambi yang telah menjangkau hampir seluruh populasi menjadi modal penting. Namun tantangan berikutnya adalah memperluas jaringan serat optik hingga ke desa-desa, mengingat penetrasi fiber optik saat ini masih sangat terbatas. Pemerataan infrastruktur dinilai krusial untuk mendukung kesiapan teknologi generasi berikutnya serta memperkuat layanan publik berbasis digital.
Untuk menjawab kendala geografis, Pemprov Jambi mendorong optimalisasi pemanfaatan satelit multifungsi SATRIA-1 yang mampu menjangkau wilayah sulit akses. Melalui dukungan BAKTI Kominfo, ratusan titik layanan internet dan sejumlah BTS telah beroperasi di Jambi, terutama untuk fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
Selain infrastruktur, perluasan layanan Panggilan Darurat 112 juga menjadi prioritas. Sejumlah daerah di Jambi telah menjadi pelopor, dan pemerintah provinsi menargetkan seluruh kabupaten dan kota segera terintegrasi agar masyarakat cukup mengingat satu nomor untuk berbagai kondisi darurat.
Masalah blank spot masih menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. Ariansyah menekankan bahwa keterbatasan sinyal berdampak langsung pada kualitas pendidikan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman. Untuk itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, operator seluler, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan wilayah tanpa sinyal melalui kanal resmi Komdigi.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Pemprov Jambi juga mengusulkan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program Training of Trainers talenta digital bagi ASN. Program ini diarahkan untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan memastikan layanan publik digital dijalankan secara profesional dan berkelanjutan.
Dari pihak kementerian, aspirasi Jambi mendapat respons positif. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Politik, Arnanto Nurprabowo, mengapresiasi kekompakan dan keseriusan jajaran Diskominfo se-Jambi. Ia menilai kunjungan kolektif tersebut sebagai contoh koordinasi daerah yang patut diapresiasi dan memastikan Jambi masuk dalam prioritas pengembangan layanan universal.
Komdigi juga menyatakan tengah mempercepat program Universal Service Obligation melalui BAKTI, termasuk pemasangan ribuan VSAT di wilayah non-3T yang menyasar sekolah, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, serta fasilitas kesehatan di Jambi.
Audiensi ini menjadi tonggak penting bagi percepatan transformasi digital di Provinsi Jambi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, visi Jambi berdaya saing dan terintegrasi secara digital menuju 2029 kian mendekati kenyataan.