Jambidalamberita.id, JAMBI – Polemik belum rampungnya pembangunan kolam retensi milik Jambi Business Center (JBC) kembali menjadi perhatian publik. Hingga kini, kewajiban penyediaan kolam retensi sebagai upaya pengendalian banjir dinilai belum dituntaskan, sementara warga di sekitar kawasan tersebut terus merasakan dampak genangan yang berulang.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (DLH) mengungkapkan bahwa pengelola JBC telah berulang kali menerima teguran, baik lisan maupun tertulis. Namun, hasil pemantauan terbaru menunjukkan progres di lapangan belum mencerminkan keseriusan untuk memenuhi kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan.
Inspeksi mendadak kembali dilakukan pada 20 Januari 2026 oleh DLH bersama Dinas PUPR Kota Jambi dan tim ahli. Kepala Bidang P3HL DLH Kota Jambi, M Fauzi, menjelaskan bahwa verifikasi menemukan persoalan krusial pada sistem drainase. Hingga saat ini, drainase kota belum terpisah dari drainase internal JBC, padahal aliran dari kawasan JBC semestinya langsung bermuara ke kolam retensi milik pengembang.
Temuan teknis lainnya disampaikan oleh tim ahli yang dipimpin Aswandi. Ia menyoroti ketidaksesuaian elevasi antara saluran drainase dan kolam retensi yang berpotensi memicu back water atau aliran balik air ke kawasan JBC. Kondisi ini dinilai berisiko memperparah genangan, sehingga diperlukan pembenahan dengan menaikkan elevasi drainase atau memperdalam kolam retensi agar sistem bekerja optimal.
DLH Kota Jambi menegaskan pemisahan drainase harus menjadi prioritas utama dan meminta penyelesaiannya dilakukan paling lambat awal Ramadan. Sementara itu, pembangunan kolam retensi secara menyeluruh tetap menjadi tanggung jawab pengelola JBC sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah disepakati.
Terkait alasan pihak JBC yang menyebut masih menunggu rampungnya SPK, DLH menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran. Pasalnya, dampak banjir telah nyata dirasakan masyarakat dan menimbulkan kerugian berulang.
Sampai berita ini dipublikasikan, pihak JBC belum menyampaikan pernyataan resmi atau klarifikasi terkait tindak lanjut kewajiban pembangunan kolam retensi tersebut.