Jambidalamberita.id, Bangko – Bupati Merangin, M. Syukur, melantik enam Kepala Desa hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2022–2030 dalam sebuah prosesi resmi yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Rabu (28/1).
Enam kepala desa yang dilantik tersebut adalah Sargawi (Desa Limbur Merangin), Asmadi (Desa Pulau Baru), Ichan Danuri (Desa Pematang Kancil), Rudi Hartono (Desa Muara Jernih), Sayuti (Desa Mekar Limau Manis), serta Juli Hendra Saputra (Desa Muara Kibul).
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur langsung menyampaikan pesan tegas, khususnya terkait larangan keterlibatan aparatur desa dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Ia menegaskan bahwa pakta integritas yang ditandatangani para kades memiliki kekuatan hukum dan bukan sekadar seremoni.
Menurutnya, pemerintah daerah telah membuka peluang melalui regulasi Tambang Rakyat agar aktivitas pertambangan dapat berjalan secara legal, terkontrol, dan tidak merusak lingkungan.
“Gunakan jalur yang sah. Jangan sampai ekonomi tumbuh tapi lingkungan hancur dan hukum dilanggar,” tegasnya.
Tak hanya soal tambang, Bupati yang dikenal sebagai mantan Ketua Perancang Undang-Undang Desa di DPD RI itu juga menyoroti pengelolaan Dana Desa, khususnya kewajiban mengalokasikan 20 persen untuk ketahanan pangan.
Ia mendorong para kades untuk berinovasi dan tidak terpaku pada pembangunan fisik semata. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah kolaborasi antardesa dalam membangun usaha ayam petelur skala besar guna mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Permintaan telur dan daging sangat besar. Ini peluang ekonomi desa. Bangun BUMDes yang benar-benar produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, M. Syukur menekankan bahwa kepala desa merupakan perpanjangan tangan bupati di tingkat desa, sehingga sinergi dengan camat dan pemerintah kabupaten menjadi kunci utama pembangunan daerah.
“Membangun Merangin tidak bisa sendiri. Kades dan camat harus punya rasa memiliki. Bekerjalah untuk rakyat, jangan rakus,” katanya.
Menutup arahannya, Bupati juga mengingatkan para camat agar menempati rumah dinas yang telah diperbaiki oleh pemerintah daerah. Kehadiran camat di wilayah tugas dinilai penting agar persoalan masyarakat bisa ditangani dengan cepat dan tepat. (*)