JAMBIDALAMBERITA.ID, BATANG HARI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Batang Hari resmi dilantik dan dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2031. Pelantikan berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari, Senin (3/8/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah melalui dinamika yang kerap mewarnai proses pemilihan Ketua DPC APDESI Kabupaten Batang Hari, kepengurusan akhirnya resmi terbentuk. APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari kini dinakhodai oleh Kepala Desa Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Iknak.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Seluruh pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari tampak kompak mengenakan seragam kemeja putih dengan kombinasi warna merah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Kapolres Batang Hari, Sekretaris Daerah, Asisten I Setda, para kepala OPD terkait, camat, lurah, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat soliditas antar kepala desa melalui saling berbagi pengetahuan dan pengalaman demi meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
"Kita harapkan APDESI ini bisa solid, bisa menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman antar desa, sehingga nanti tata kelola desanya menjadi lebih baik lagi," ujarnya.
Fadhil Arief juga menegaskan bahwa seorang pemimpin sejatinya harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya.
"Pemimpin itu adalah solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dengan mereka berhimpun dengan baik, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan solusi itu karena ada sharing knowledge dan sharing experience antar mereka yang akan memudahkan untuk mengenali dengan cepat inti dari masalah," jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa APDESI Merah Putih juga diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman para kepala desa terhadap regulasi serta meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Kemudian juga menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan tentang regulasi dan koordinasi, sehingga mereka bisa meminimalkan keterbatasan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.